Peraturan Bang Indonesia No 13 Tahun 2011 saat ini belum responsif menanggapi berbagai fakta kekerasan terhadap pemilik kartu kredit. Pasalnya, PBI yang diharapkan menjadi pemecah masalah terhadap fenomena kekerasan oleh debt collector malah menjadi tidak jelas juntrungannya.
Kerancuhan tersebut dapat dilihat dari penggunaan alih daya yang porsinya diberikan pada tugas penunjang atau pendukung usaha perbankan malah dianeksasikan pada tugas pokok perbankan (lihat bagian penjelasan pada PBI No 13 Th 2011).
Penjelasan ini bertentangan dengan Pasal 4 bahwa : Bank hanya dapat melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan
pendukung usaha Bank.
Sejatinya, kegiatan penagihan kredit merupakan bagian inheren dari tugas pokok perbankan yang berdasarkan UU ketenagakerjaan tidak boleh di outsourcing. Sementara oleh salah satu Diputi Gubernur BI pada RDP dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 17 Jan 2011 menjelaskan bahwa alih daya boleh digunakan pada untuk kredit bermasalah. Dengan penjelasan ini, maka BI belum sungguh-sungguh mencari jalan terbaik untuk melindungi nasabah dari kebanalan debt collector yang bukan lagi menjadi rahasia umum.
Kendatipun demikian, dalam bab penjelasan PBI tersebut masih terkesan rancuh dan tidak menukik pokok soal secara kontekstual Hal itulah yang membuat saya begitu "kekeh" mempersoalkan pasal terkait "alih daya" sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh anggota DPR Komisi XI lainnya.
Sejak kasus kematian Irjen Octa di kantor City Bank, berbagai pihak ramai memperbincangkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam melakukan pelayanan pada konsumen. Demikian juga kasus penganiayaan debt collector terhadap nasabah kartu kredit Bank UOB Muji Harjo. Muji memiliki utang kartu kredit di bank UOB senilai RP 12 juta, karena belum mampu bayar, ia dianiaya debt collector hingga menaggung beban perawatan akibat aniaya sebesar Rp 70 juta. Dan tentu berbagai tindakan kekerasan lainnya oleh debt collector yang perlu dijawab komprehensif oleh PBI No 13 Tahun 2011.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI menekankan agar BI sebagai otoritas regulasi perbankan, harus memiliki devisi khusus untuk melayani pengaduan konsumen perbankan. Pasalnya, selama ini, pengaduan konsumen atau nasabah atas pelayanan bank, tidak terselesaikan dengan baik. Padahal ini tugas BI. Dalam kasus Muji misalnya, ia sudah menulis surat pengaduan kepada Gubernur BI (Darmin Nasution), tapi pengaduan tersebut tidak digubris, akibatnya Muji menulis surat terbuka di www.kompasiana.com.
Akibat belum jelasnya PBI No 13 Th 2011 dalam meng-cover berbagai persoalan buruknya pelayanan bank terhadap konsumen (nasabah), maka Komisi XI DPR RI pun menunda pembahasan terkait PBI dan dilanjutkan setelah adanya perbaikan komprehensif terhadap PBI No 13 Tahun 2011. []
Selasa, 17 Januari 2012
Kamis, 12 Januari 2012
Defisit Kemanusiaan dan Musim Radikalisme Rakyat
NTT Online News
Jumat, 06 Januari 2012 23:40
Oleh Laurens Bahang Dama
(Anggota DPR-RI Periode 2009-2014)
Diakhir tahun 2011 yang lalu, ada sederet panjang peristiwa kekerasan yang memilukan bangsa ini. Dari peristiwa Masuji-Sumatera Selatan hingga petaka berdarah yang terjadi di Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa demi peristiwa ini, seakan menggambarkan defisitnya takaran nilai kemanusiaan Bangsa ini.
Bahkan defisit nilai kemanusiaan itu, seakan mematenkan bahwa polisi sebagai alat negara, terlihat garang dan banal terhadap rakyat yang seharusnya diayomi dan dilindungi.
Kebangkrutan nilai-nilai kemanusiaan juga terlihat melembaga di institusi kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari begitu mudahnya aparat polisi memuntahkan peluru tajam mematikan dalam penanganan berbagai aksi masa belakangan ini.
Jika kita timbang-timbang, maka polisi sebagai alat negara, sejatinya juga pandai memainkan instrument-instrumen sosial dalam menyikapi berbagai aksi massa (dalam bentuk apapun itu) dari pada menggunakan instrument militeristik yang mematikan. Instrumen sosial dimaksud adalah, lebih menggunakan cara-cara persuasif dengan berbagai alternatif pendekatan sosial-humanistik.
Sebagai elemen Kamtibmas, mestinya polisi lebih pandai menguasai pendekatan sosiologis dalam memenej dan meredam berbagai potensi konflik yang menggejala di masyarakat. Yang kita lihat dari berbagai penanganan polisi terhadap aksi massa, terutama dua peristiwa yang terjadi diakhir tahun 2011, polisi seakan memposisikan diri sebagai bagian koorporasi dan mengambil posisi vis a vis dengan masyarakat. Pertanyaannya, polisi berpihak ke siapa? Rakyat? Atau korporasi?
Dalam berbagai terstimoni yang dipublikasikan berbagai media, sejak konflik penguasaan atas tanah rakyat Masuji dan sekitarnya, serta penolakan rakyat Bima terhadap keberadaan tambang, polisi acap kali mengintimidasi bahkan menggunakan kekerasan untuk mengusir masyarakat yang kekeh memperjuangkan haknya.
Apapun caranya, sejak POLRI dipisahkan dari kelembagaan ABRI, maka secara fakta maupun juridis, watak kemiliteran polisi pun berfusi menjadi cenderung sipilistik. Paradigma kepolisian tidak lagi menggunakan cara-cara represif, tapi lebih pada pendekatan sosial humanis.
Dengan terpisahnya polisi dari kelembagaan ABRI, maka wajah polisi yang militeris seharusnya bermetamorfosa menjadi cenderung sipilis. Tuntutan reformasi kepolisian sekaligus menjadi bagian inheren menuju proses transisi demokrasi itu, rupanya tidak mampu dijiwai institusi kepolisian secara seksama. Akibatnya, wajah polisi hari ini tak ubahnya seperti monster pembunuh yang menakutkan. Kondisi ini terjadi, dan semakin menggeliat di tengah harap cemasnya kita terhadap diterimanya kembali polisi di tengah-tengah masyarakat pasca reformasi.
Musim Radikalisme
Anarkisme masyarakat Masuji dalam mempertahankan hak tanah ulayat, dan penolakan keras masyarakat Bima-NTB terhadap keberadaan pertambangan emas, adalah fakta, bahwa persekongkolan penguasa daerah dan koorporasi kini mendapat pertentangan keras dari rakyat.
Bagi pemerintah, potensi alam adalah modal (capital) sementara bagi rakyat, potensi alam adalah kehidupan dan masa depan (future). Pemerintah melihat potensi alam secara instan-kapital, sementara masyarakat setempat melihat alam dengan orientasi nilai, yang tidak saja bertumpu pada pendekatan dan kerakusan material an sich.
Cara pandang masyarakat agraris terhadap alam ini, sudah terbentuk sekian lama. Bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam, kekayaan alam tidak saja menjadi relasi fungsional materialistik, tapi sekaligus sebagai relasi fungsional_spiritual. Alam tidak lagi dilihat sebagai obyek, tapi merupakan subyek kehidupan. Maka alam pun acapkali didekati secara etik. Tidak bringas dan dieksploitasi secara rakus. Bahkan dijaga, dirawat dan dilestarikan. Karena alam tidak saja menjadi hamparan ruang, tapi juga menjadi ruh kehidupan. Cara pandang masyarakat terhadap alam yang demikian, telah dipertahankan selama berabad-abad.
Pertentangan antara paradigm alam yang materialistik dengan paradigm etik inilah, yang membuat pemerintah terjebak dalam kerakusan dan keserakahan. Bahkan rela merampas hak-hak rakyat, mengintimidasi dan membunuh sekalipun. Petaka berdarah di Masuji-Sumsel dan Bima-NTB contohnya.
Dengan cara pandang demikian, maka pemerintah dan rakyatnya terposisikan dalam dua kubu pertentangan eksterm yang sulit dilerai. Semakin ekspansif pemerintah daerah ingin menopang kapasitas fiskalnya dengan memberikan ruang eksplorasi pertambangan tanpa peduli pada hak-hak rakyat, maka semakin masif pula radikalisme perlawanan rakyat terpupuk.
Hal ini yang tidak disadari pemerintah. Kendatipun apa yang dilakukan pemerintah terkait pertambangan bertujuan baik, namun ketika disaat yang sama terjadi peminggiran hak rakyat maka maka radikalisme perlawanan akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak.
Namun nyatanya, potensi-potensi konflik ini tidak didalami pemerintah, bahkan pemerintah semakin liar mengeskplorasi kekayaan alam tanpa peduli terhadap masyarakat sekitar. Inilah musim radikalisme rakyat. Bila hal ini dibiarkan, maka tidak heran, bila peristiwa seperti Masuji dan Bima akan berulang.
Cara pandang pemerintah terhadap alam sudah saatnya dirubah. Rakyat tidak lagi dijadikan obyek pelengkap penderita, alam tidak lagi dilihat sebagai modal (capital) an sich. Rakyat mesti menjadi titik tolak setiap kebijakan dan bisnis pemerintah. Khususnya terkait bisnis-bisnis pertambangan yang bersinggungan dengan hak vital rakyat. Jika tidak, maka kekerasan dan radikalisme akan menjadi musiman. ***
Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial
Jumat, 06 Januari 2012 23:40
Oleh Laurens Bahang Dama
(Anggota DPR-RI Periode 2009-2014)
Diakhir tahun 2011 yang lalu, ada sederet panjang peristiwa kekerasan yang memilukan bangsa ini. Dari peristiwa Masuji-Sumatera Selatan hingga petaka berdarah yang terjadi di Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa demi peristiwa ini, seakan menggambarkan defisitnya takaran nilai kemanusiaan Bangsa ini.
Bahkan defisit nilai kemanusiaan itu, seakan mematenkan bahwa polisi sebagai alat negara, terlihat garang dan banal terhadap rakyat yang seharusnya diayomi dan dilindungi.
Kebangkrutan nilai-nilai kemanusiaan juga terlihat melembaga di institusi kepolisian. Hal ini dapat dilihat dari begitu mudahnya aparat polisi memuntahkan peluru tajam mematikan dalam penanganan berbagai aksi masa belakangan ini.
Jika kita timbang-timbang, maka polisi sebagai alat negara, sejatinya juga pandai memainkan instrument-instrumen sosial dalam menyikapi berbagai aksi massa (dalam bentuk apapun itu) dari pada menggunakan instrument militeristik yang mematikan. Instrumen sosial dimaksud adalah, lebih menggunakan cara-cara persuasif dengan berbagai alternatif pendekatan sosial-humanistik.
Sebagai elemen Kamtibmas, mestinya polisi lebih pandai menguasai pendekatan sosiologis dalam memenej dan meredam berbagai potensi konflik yang menggejala di masyarakat. Yang kita lihat dari berbagai penanganan polisi terhadap aksi massa, terutama dua peristiwa yang terjadi diakhir tahun 2011, polisi seakan memposisikan diri sebagai bagian koorporasi dan mengambil posisi vis a vis dengan masyarakat. Pertanyaannya, polisi berpihak ke siapa? Rakyat? Atau korporasi?
Dalam berbagai terstimoni yang dipublikasikan berbagai media, sejak konflik penguasaan atas tanah rakyat Masuji dan sekitarnya, serta penolakan rakyat Bima terhadap keberadaan tambang, polisi acap kali mengintimidasi bahkan menggunakan kekerasan untuk mengusir masyarakat yang kekeh memperjuangkan haknya.
Apapun caranya, sejak POLRI dipisahkan dari kelembagaan ABRI, maka secara fakta maupun juridis, watak kemiliteran polisi pun berfusi menjadi cenderung sipilistik. Paradigma kepolisian tidak lagi menggunakan cara-cara represif, tapi lebih pada pendekatan sosial humanis.
Dengan terpisahnya polisi dari kelembagaan ABRI, maka wajah polisi yang militeris seharusnya bermetamorfosa menjadi cenderung sipilis. Tuntutan reformasi kepolisian sekaligus menjadi bagian inheren menuju proses transisi demokrasi itu, rupanya tidak mampu dijiwai institusi kepolisian secara seksama. Akibatnya, wajah polisi hari ini tak ubahnya seperti monster pembunuh yang menakutkan. Kondisi ini terjadi, dan semakin menggeliat di tengah harap cemasnya kita terhadap diterimanya kembali polisi di tengah-tengah masyarakat pasca reformasi.
Musim Radikalisme
Anarkisme masyarakat Masuji dalam mempertahankan hak tanah ulayat, dan penolakan keras masyarakat Bima-NTB terhadap keberadaan pertambangan emas, adalah fakta, bahwa persekongkolan penguasa daerah dan koorporasi kini mendapat pertentangan keras dari rakyat.
Bagi pemerintah, potensi alam adalah modal (capital) sementara bagi rakyat, potensi alam adalah kehidupan dan masa depan (future). Pemerintah melihat potensi alam secara instan-kapital, sementara masyarakat setempat melihat alam dengan orientasi nilai, yang tidak saja bertumpu pada pendekatan dan kerakusan material an sich.
Cara pandang masyarakat agraris terhadap alam ini, sudah terbentuk sekian lama. Bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam, kekayaan alam tidak saja menjadi relasi fungsional materialistik, tapi sekaligus sebagai relasi fungsional_spiritual. Alam tidak lagi dilihat sebagai obyek, tapi merupakan subyek kehidupan. Maka alam pun acapkali didekati secara etik. Tidak bringas dan dieksploitasi secara rakus. Bahkan dijaga, dirawat dan dilestarikan. Karena alam tidak saja menjadi hamparan ruang, tapi juga menjadi ruh kehidupan. Cara pandang masyarakat terhadap alam yang demikian, telah dipertahankan selama berabad-abad.
Pertentangan antara paradigm alam yang materialistik dengan paradigm etik inilah, yang membuat pemerintah terjebak dalam kerakusan dan keserakahan. Bahkan rela merampas hak-hak rakyat, mengintimidasi dan membunuh sekalipun. Petaka berdarah di Masuji-Sumsel dan Bima-NTB contohnya.
Dengan cara pandang demikian, maka pemerintah dan rakyatnya terposisikan dalam dua kubu pertentangan eksterm yang sulit dilerai. Semakin ekspansif pemerintah daerah ingin menopang kapasitas fiskalnya dengan memberikan ruang eksplorasi pertambangan tanpa peduli pada hak-hak rakyat, maka semakin masif pula radikalisme perlawanan rakyat terpupuk.
Hal ini yang tidak disadari pemerintah. Kendatipun apa yang dilakukan pemerintah terkait pertambangan bertujuan baik, namun ketika disaat yang sama terjadi peminggiran hak rakyat maka maka radikalisme perlawanan akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak.
Namun nyatanya, potensi-potensi konflik ini tidak didalami pemerintah, bahkan pemerintah semakin liar mengeskplorasi kekayaan alam tanpa peduli terhadap masyarakat sekitar. Inilah musim radikalisme rakyat. Bila hal ini dibiarkan, maka tidak heran, bila peristiwa seperti Masuji dan Bima akan berulang.
Cara pandang pemerintah terhadap alam sudah saatnya dirubah. Rakyat tidak lagi dijadikan obyek pelengkap penderita, alam tidak lagi dilihat sebagai modal (capital) an sich. Rakyat mesti menjadi titik tolak setiap kebijakan dan bisnis pemerintah. Khususnya terkait bisnis-bisnis pertambangan yang bersinggungan dengan hak vital rakyat. Jika tidak, maka kekerasan dan radikalisme akan menjadi musiman. ***
Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial
Minggu, 04 Desember 2011
Rakernas PAN dan Road Map Baru Indonesia
Oleh : Laurens Bahang Dama
(Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Fraksi PAN)
Tanggal 10-11 Desember 2011, Partai Amanat Nasional menyelenggaran Rapat Kerja Nasional dan Silaturahim Nasional (Rakernas & Silatnas). Rakernas ini momentum besar dan tentu juga akan membahas isu-isu nasional yang juga berskala besar. Paling tidak, Rakernas kali ini PAN bisa mendorong beberapa aspek kebijakan yang tidak saja berkaitan dengan elektabilitas PAN di pemilu 2014, tapi juga berkaitan dengan kondisi kekinian bangsa, baik menyangkut kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Rakernas kali ini, tidak saja menjadi sebuah kerumunan akbar atau rutinitas organisasi belaka, tapi harus menjadi peta restorasi Indonesia. Ataupun menjadi road map untuk mengukuhkan Indonesia baru yang berdaulat secara ekonomi dan politik.
Jauh sebelum perhelatan ini, melalui desain forum publik, PAN telah mendorong beberapa isu aktual terkait aspek ekonomi dan hukum serta good governances. Diantaranya adalah soal renegoisasi kontrak karya (KK) pertambangan dan soal road map baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hematnya, dua isu ini menjadi strategis, karena bersentuhan langsung dengan sisi vital kebernegaraan kita.
Isu renegoisasi
Dari soal renegoisasi misalnya, selama ini banyak KK pertambangan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap negara, tapi masih dibiarkan bereksplorasi di Indonesia. Pemerintah terkesan lemah dan tak berdaya dihadap para kapitalis asing yang melakukan hegemonisasi di sektor energi ini.
Mestinya, berbagai koorporasi yang menjalankan bisnis ekstraktif di Indonesia, memberikan royalti sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Dan negara berhak tegas bahkan bila perlu melakukan pemaksaan bagi koorporasi-koorporasi transnasional yang selama ini lalai dalam memberikan royalti pada pemerintah. Kita ambil contoh Friport, dalam PP No 45 Tahun 2003 tentang tari penerimaan negara baik pajak atau PNBP, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen. Namun, dari Friport McMorran, pemerintah menerima royalti hanya sebesar 1% dan hingga saat ini belum berani melakukan renegoisasi.
Momentum Rakernas PAN kali ini, diharapkan dapat mendorong agenda besar ini, karena persoalan renegoisasi tidak saja pada soal penerimaan negara di sektor Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tapi juga berkait harga diri sebagai sebuah bangsa. Lagi pula bisnis ekstraktif ini, berkaitan erat dengan masa depan keekologian Indoensia yang berarti berkaitan dengan masa depan anak cucu di negeri ini.
Kerusakan lingkungan (ekologis) dan terjadinya pemusnahan sistematis terhadap keanekaragaman hayati, sudah pasti terjadi di balik bisnis ekstraksi ini. Olehnya itu, persoalan renegoisasi ini harus di-endorse dalam Rakernas PAN kali ini, menjadi agenda besar yang perlu diperbincangkan. Masa depan ekologi kita, juga bergantung pada seberapa besar koorporasi-koorporasi di sektor ekstraktif itu bertanggungjawab terhadap lingkungan setelah melakukan eksplorasi pertambangan.
Bermarwah tidaknya rakernas kali ini, bergantung pada seberapa greget-nya PAN mendorong isu-isu penting yang berkait langsung dengan kepentingan negara dan masyarakat saat ini. PAN harus berani memberikan satu rekomendasi pada pemerintah untuk mendorong berbagai koorperasi sektor ekstraktif untuk memberikan royalti pada negara sesuai ketentua Undang Undang, bahkan bila perlu mencabut izin eksplorasi bagi koorporasi-koorporasi tertentu yang enggan melakukan renegoisasi KK pertambangan. Demikian juga, perlu di dorong terbentuknya payung hukum baru yang lebih progresif dan radikal untuk menetapkan road map pemberantasan korupsi di Indonesia
Isu road map pemberantasan korupsi
Selain soal renegoisasi KK pertambangan, PAN juga dalam beberapa waktu ini melalui beberapa forum publik, menggelar diskusi seputar road map pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kaca mata PAN, KPK saat ini tidak lebih dari sebatas melakukan kontestasi atau selebrasi pemberantasan korupsi. Dari soal perseteruan KPK dan DPR hingga statemen-statemen berdimensi conflict of interest yang tidak berimplikasi terhadap pemberantasan korupsi yang sering diucapkan Ketua KPK.
Dalam hemat PAN, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, harus berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan negara. Olehnya itu KPK harus fokus pada pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan penerimaan negara, terutama korupsi pajak dan investasi obligasi yang saat ini belum dijamah KPK. Padahal di ranah potensi korupsi di ranah ini nilai triliunan rupiah.
Olehnya itu, KPK sejatinya lebih fokus pada kasus-kasus korupsi besar dari pada melakukan sleberasi pernyataan yang tidak penting. Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang digelar pada 1-15 Oktober lalu pun cukup mencengangkan. KPK, yang diharapkan menjadi terobosan dalam sistem hukum Indonesia saat ini, ternyata mendapat angka ketidakpuasan paling tinggi. Sekitar 42,7 persen publik dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi mengatakan tidak puas terhadap kinerja KPK. (Rakyat Merdeka Edisi 02 November 2011).
Berkaca dari kondisi ini, maka PAN sejatinya menjadi lokomotif utama dalam mendorong road map baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Konkretnya, dalam Rakernas yang dihadiri kader PAN seluruh Indonesia ini, melahirkan rekomendasi progresif untuk mengawal road map baru pemberantasan korupsi di Indonesia.
Problem akut Indonesia saat ini adalah korupsi. Bahkan boleh dibilang, korupsi di Indonesia saat ini sudah endemik. Korupsi tidak lagi terjadi secara partikular, tapi sudah semakin massif dan sistemik. Hemat kita, saat ini setiap lokus anggaran negara telah diciptakan lubang-lubang koruptif yang memprihatinkan. Kasarnya, ini upaya pembangkrutan Indonesia secara sistemik.
Dua isu besar di atas, harus terserap dalam perhelatan Rakernas kali ini. Karena berbicara tentang Indonesia, dalam konstelasi kekinian, tidak terlepas dari dua isu besar di atas. Isu renegoisasi dan road map baru pemberantasan korupsi adalah berkaitan dengan nafas bangsa ini.
Kita tidak bisa membiarkan pengurasan hasil bumi negeri ini dan juga membiarkan keuangan negara terus digrogoti dari segala sektor. Rakernas PAN kali ini, akan bermarwah, ketika Rakernas ini mampu menggelontrokan isu-isu besar terkait masa depan negeri ini dari berbagai dimensi. Terutama di sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.
Road map Indonesia baru adalah menuju sebuah tatanan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Pilar ekonomi dan politik akan berdiri tegak, manakala pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan disegala sektor. Sikap politik PAN dalam Rakernas kali ini adalah berpijak pada road map Indonesia baru dimaksud. Kita yakin, bila komitmen ini diperjuangkan, PAN akan tetap memiliki tempat di hati rakyat Indonesia. Semoga. []
(Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Fraksi PAN)
Tanggal 10-11 Desember 2011, Partai Amanat Nasional menyelenggaran Rapat Kerja Nasional dan Silaturahim Nasional (Rakernas & Silatnas). Rakernas ini momentum besar dan tentu juga akan membahas isu-isu nasional yang juga berskala besar. Paling tidak, Rakernas kali ini PAN bisa mendorong beberapa aspek kebijakan yang tidak saja berkaitan dengan elektabilitas PAN di pemilu 2014, tapi juga berkaitan dengan kondisi kekinian bangsa, baik menyangkut kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Rakernas kali ini, tidak saja menjadi sebuah kerumunan akbar atau rutinitas organisasi belaka, tapi harus menjadi peta restorasi Indonesia. Ataupun menjadi road map untuk mengukuhkan Indonesia baru yang berdaulat secara ekonomi dan politik.
Jauh sebelum perhelatan ini, melalui desain forum publik, PAN telah mendorong beberapa isu aktual terkait aspek ekonomi dan hukum serta good governances. Diantaranya adalah soal renegoisasi kontrak karya (KK) pertambangan dan soal road map baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hematnya, dua isu ini menjadi strategis, karena bersentuhan langsung dengan sisi vital kebernegaraan kita.
Isu renegoisasi
Dari soal renegoisasi misalnya, selama ini banyak KK pertambangan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap negara, tapi masih dibiarkan bereksplorasi di Indonesia. Pemerintah terkesan lemah dan tak berdaya dihadap para kapitalis asing yang melakukan hegemonisasi di sektor energi ini.
Mestinya, berbagai koorporasi yang menjalankan bisnis ekstraktif di Indonesia, memberikan royalti sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Dan negara berhak tegas bahkan bila perlu melakukan pemaksaan bagi koorporasi-koorporasi transnasional yang selama ini lalai dalam memberikan royalti pada pemerintah. Kita ambil contoh Friport, dalam PP No 45 Tahun 2003 tentang tari penerimaan negara baik pajak atau PNBP, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen. Namun, dari Friport McMorran, pemerintah menerima royalti hanya sebesar 1% dan hingga saat ini belum berani melakukan renegoisasi.
Momentum Rakernas PAN kali ini, diharapkan dapat mendorong agenda besar ini, karena persoalan renegoisasi tidak saja pada soal penerimaan negara di sektor Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tapi juga berkait harga diri sebagai sebuah bangsa. Lagi pula bisnis ekstraktif ini, berkaitan erat dengan masa depan keekologian Indoensia yang berarti berkaitan dengan masa depan anak cucu di negeri ini.
Kerusakan lingkungan (ekologis) dan terjadinya pemusnahan sistematis terhadap keanekaragaman hayati, sudah pasti terjadi di balik bisnis ekstraksi ini. Olehnya itu, persoalan renegoisasi ini harus di-endorse dalam Rakernas PAN kali ini, menjadi agenda besar yang perlu diperbincangkan. Masa depan ekologi kita, juga bergantung pada seberapa besar koorporasi-koorporasi di sektor ekstraktif itu bertanggungjawab terhadap lingkungan setelah melakukan eksplorasi pertambangan.
Bermarwah tidaknya rakernas kali ini, bergantung pada seberapa greget-nya PAN mendorong isu-isu penting yang berkait langsung dengan kepentingan negara dan masyarakat saat ini. PAN harus berani memberikan satu rekomendasi pada pemerintah untuk mendorong berbagai koorperasi sektor ekstraktif untuk memberikan royalti pada negara sesuai ketentua Undang Undang, bahkan bila perlu mencabut izin eksplorasi bagi koorporasi-koorporasi tertentu yang enggan melakukan renegoisasi KK pertambangan. Demikian juga, perlu di dorong terbentuknya payung hukum baru yang lebih progresif dan radikal untuk menetapkan road map pemberantasan korupsi di Indonesia
Isu road map pemberantasan korupsi
Selain soal renegoisasi KK pertambangan, PAN juga dalam beberapa waktu ini melalui beberapa forum publik, menggelar diskusi seputar road map pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam kaca mata PAN, KPK saat ini tidak lebih dari sebatas melakukan kontestasi atau selebrasi pemberantasan korupsi. Dari soal perseteruan KPK dan DPR hingga statemen-statemen berdimensi conflict of interest yang tidak berimplikasi terhadap pemberantasan korupsi yang sering diucapkan Ketua KPK.
Dalam hemat PAN, pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, harus berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan negara. Olehnya itu KPK harus fokus pada pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan penerimaan negara, terutama korupsi pajak dan investasi obligasi yang saat ini belum dijamah KPK. Padahal di ranah potensi korupsi di ranah ini nilai triliunan rupiah.
Olehnya itu, KPK sejatinya lebih fokus pada kasus-kasus korupsi besar dari pada melakukan sleberasi pernyataan yang tidak penting. Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang digelar pada 1-15 Oktober lalu pun cukup mencengangkan. KPK, yang diharapkan menjadi terobosan dalam sistem hukum Indonesia saat ini, ternyata mendapat angka ketidakpuasan paling tinggi. Sekitar 42,7 persen publik dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi mengatakan tidak puas terhadap kinerja KPK. (Rakyat Merdeka Edisi 02 November 2011).
Berkaca dari kondisi ini, maka PAN sejatinya menjadi lokomotif utama dalam mendorong road map baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Konkretnya, dalam Rakernas yang dihadiri kader PAN seluruh Indonesia ini, melahirkan rekomendasi progresif untuk mengawal road map baru pemberantasan korupsi di Indonesia.
Problem akut Indonesia saat ini adalah korupsi. Bahkan boleh dibilang, korupsi di Indonesia saat ini sudah endemik. Korupsi tidak lagi terjadi secara partikular, tapi sudah semakin massif dan sistemik. Hemat kita, saat ini setiap lokus anggaran negara telah diciptakan lubang-lubang koruptif yang memprihatinkan. Kasarnya, ini upaya pembangkrutan Indonesia secara sistemik.
Dua isu besar di atas, harus terserap dalam perhelatan Rakernas kali ini. Karena berbicara tentang Indonesia, dalam konstelasi kekinian, tidak terlepas dari dua isu besar di atas. Isu renegoisasi dan road map baru pemberantasan korupsi adalah berkaitan dengan nafas bangsa ini.
Kita tidak bisa membiarkan pengurasan hasil bumi negeri ini dan juga membiarkan keuangan negara terus digrogoti dari segala sektor. Rakernas PAN kali ini, akan bermarwah, ketika Rakernas ini mampu menggelontrokan isu-isu besar terkait masa depan negeri ini dari berbagai dimensi. Terutama di sektor energi yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi.
Road map Indonesia baru adalah menuju sebuah tatanan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Pilar ekonomi dan politik akan berdiri tegak, manakala pemerintahan yang bersih dapat diwujudkan disegala sektor. Sikap politik PAN dalam Rakernas kali ini adalah berpijak pada road map Indonesia baru dimaksud. Kita yakin, bila komitmen ini diperjuangkan, PAN akan tetap memiliki tempat di hati rakyat Indonesia. Semoga. []
Rabu, 16 November 2011
Komodo dan Masa Depan Ekonomi Masyarakat Lokal
(Oleh : Laurens Bahang Dama)
Kita berharap lolosnya Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia oleh lembaga New 7 Wonders, menjadi angin baik bagi masa depan ekonomi masyarakat lokal. Paling tidak, keberadaan komodo dikancah internasional memberikan “market values” bagi perbaikan ekonomi masyarakat setempat. Terutama di sektor kepariwisataan.
Dalam hemat saya, tujuan pokok dari memperjuangkan Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, berkorelasi dengan perbaikan nasib ekonomi masyarakat lokal. Olehnya itu, hal lain yang juga perlu di-endorse adalah adanya infrastruktur pendukung untuk menjadikan pulau Komodo sebagai salah satu sentra kepariwisataan di Indonesia.
Implikasi dari dukungan infrastruktur di pulau Komodo tersebut, akan mendorong investor baik lokal maupun asing untuk memperluas investasi di sektor kepariwisataan. Semakin massif-nya investasi, paling tidak, akan berdampak pada bergeraknya sektor ekonomi lokal masyarakat setempat.
Olehnya itu, dalam hemat saya, seiring masih hangatnya orang memperbincangkan popularitas Komodo, maka disaat yang sama, pemerintah baik daerah maupun pusat, perlu melakukan akselerasi pembangunan yang dapat bersinergi dengan daya dorong ekonomi di pulau Komodo dan Kabupaten Manggarai Barat khususnya.
Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut misalnya, terkait dengan landas pacu lapangan terbang, pelabuhan dan jalan darat. Komponen vital ini akan menjadi salah satu pendorong utama bagi kelancaran investasi di sektor kepariwisataan.
Terkait dengan itu, maka pemerintah daerah pun saatnya mulai responsif melihat peluang-peluang pasar disektor kepariwsataan yang bersinergi dengan iconaklisme Komodo. Dengan demikian keberadaan Komodo mampu memberikan “benefit image” bagi pertumbuhan ekonomi di sektor kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam pandangan saya akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang tersebut mulai bersinergi dengan pemafaatan anggaran baik APBD maupun dana perimabangan (DAU dan DAK) secara korelatif dengan gagasan menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi kepariwisataan. Olehnya itu skala prioritas pemerintah adalah mulai meng-cretae alokasi anggaran pembangunan sesuai dengan konsepsi di atas. Tanpa policy yang demikian, keberedaan Pulau Komdo tidak akan mampu mendorong roda perekonomian lokal secara signifikan.
Harapan kita untuk pemerintah pusat adalah, tidak berhenti pada tataran simbolik, dengan menjadikan popularitas Komodo sebatas icon atau popularitas simbolik. Pemerintah pusat, sejatinya melihat keberadaan pulau Komodo secara prospektif ekonomis. Dengan demikian, perhatian dan prioritas untuk melihat Keberadaan Komodo pun menjadi lebih konstruktuif ekonomis. Dengan cara pandang yang demikian, maka pemerintah pusat pun secara mati-matian menjadikan Pulau Komodo di NTT sebagai salah satau sumber daya ekonomi yang mumpuni.
Kita berharap, janji presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mengucurkan bantuan sebesar Rp. 5,3 trilun diawal Februari 2011 itu segera terwujud dalam rangka merevitalisasi ekonomi NTT, teri-nclude di dalamnya adalah di sektor kepariwisataan Pulau Komodo. Tentu masyarakat NTT menunggu janji itu. Dan semoga bukan pepesan kosong belaka.
Harapan untuk menjadikan Komodo sebagai pilar bergeraknya sumber daya ekonomi lokal itu tentu bukan harapan yang main-main, tapi sebaliknya harapan besar masyarakat NTT dan khususnya masyarakat Manggarai Barat yang berada di Pulau Komodo. Kita berharap semoga pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar responsif terhadap nama besar Komodo disatu sisi dan menjadikan Komodo sebagai salah satu sumber daya ekonomi di sisi yang lain. ***
Kita berharap lolosnya Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia oleh lembaga New 7 Wonders, menjadi angin baik bagi masa depan ekonomi masyarakat lokal. Paling tidak, keberadaan komodo dikancah internasional memberikan “market values” bagi perbaikan ekonomi masyarakat setempat. Terutama di sektor kepariwisataan.
Dalam hemat saya, tujuan pokok dari memperjuangkan Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, berkorelasi dengan perbaikan nasib ekonomi masyarakat lokal. Olehnya itu, hal lain yang juga perlu di-endorse adalah adanya infrastruktur pendukung untuk menjadikan pulau Komodo sebagai salah satu sentra kepariwisataan di Indonesia.
Implikasi dari dukungan infrastruktur di pulau Komodo tersebut, akan mendorong investor baik lokal maupun asing untuk memperluas investasi di sektor kepariwisataan. Semakin massif-nya investasi, paling tidak, akan berdampak pada bergeraknya sektor ekonomi lokal masyarakat setempat.
Olehnya itu, dalam hemat saya, seiring masih hangatnya orang memperbincangkan popularitas Komodo, maka disaat yang sama, pemerintah baik daerah maupun pusat, perlu melakukan akselerasi pembangunan yang dapat bersinergi dengan daya dorong ekonomi di pulau Komodo dan Kabupaten Manggarai Barat khususnya.
Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut misalnya, terkait dengan landas pacu lapangan terbang, pelabuhan dan jalan darat. Komponen vital ini akan menjadi salah satu pendorong utama bagi kelancaran investasi di sektor kepariwisataan.
Terkait dengan itu, maka pemerintah daerah pun saatnya mulai responsif melihat peluang-peluang pasar disektor kepariwsataan yang bersinergi dengan iconaklisme Komodo. Dengan demikian keberadaan Komodo mampu memberikan “benefit image” bagi pertumbuhan ekonomi di sektor kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam pandangan saya akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang tersebut mulai bersinergi dengan pemafaatan anggaran baik APBD maupun dana perimabangan (DAU dan DAK) secara korelatif dengan gagasan menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi kepariwisataan. Olehnya itu skala prioritas pemerintah adalah mulai meng-cretae alokasi anggaran pembangunan sesuai dengan konsepsi di atas. Tanpa policy yang demikian, keberedaan Pulau Komdo tidak akan mampu mendorong roda perekonomian lokal secara signifikan.
Harapan kita untuk pemerintah pusat adalah, tidak berhenti pada tataran simbolik, dengan menjadikan popularitas Komodo sebatas icon atau popularitas simbolik. Pemerintah pusat, sejatinya melihat keberadaan pulau Komodo secara prospektif ekonomis. Dengan demikian, perhatian dan prioritas untuk melihat Keberadaan Komodo pun menjadi lebih konstruktuif ekonomis. Dengan cara pandang yang demikian, maka pemerintah pusat pun secara mati-matian menjadikan Pulau Komodo di NTT sebagai salah satau sumber daya ekonomi yang mumpuni.
Kita berharap, janji presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mengucurkan bantuan sebesar Rp. 5,3 trilun diawal Februari 2011 itu segera terwujud dalam rangka merevitalisasi ekonomi NTT, teri-nclude di dalamnya adalah di sektor kepariwisataan Pulau Komodo. Tentu masyarakat NTT menunggu janji itu. Dan semoga bukan pepesan kosong belaka.
Harapan untuk menjadikan Komodo sebagai pilar bergeraknya sumber daya ekonomi lokal itu tentu bukan harapan yang main-main, tapi sebaliknya harapan besar masyarakat NTT dan khususnya masyarakat Manggarai Barat yang berada di Pulau Komodo. Kita berharap semoga pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar responsif terhadap nama besar Komodo disatu sisi dan menjadikan Komodo sebagai salah satu sumber daya ekonomi di sisi yang lain. ***
Rabu, 12 Oktober 2011
Distribusi BBM Bersubsidi yang Berkeadilan
Oleh : Drs Laurens Bahang Dama
Saat ini hamper 59 distribusi BBM bersubsidi berada di kawasan Jawa dan Bali. Dan 53 persen dari 59 persen itu digunakan oleh kenderaan pribadi roda empat. Ada dua dimensi keadilan yang perlu ditelaah lebih jauh. Misalnya, distribusi keadilan per wilayah. Daerah-daerah terpinggir dan terbelakang, selama ini hanya mendapat sedikit dari alokasi distribsui BBM bersubsidi secara nasional.
Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, hanya mendapat 2% dari alokasi BBM bersubsidi setiap tahun. Demikian juga dengan daerah di luar Jawa dan Bali, jatanya sangat kecil. Dari dimensi keadilan peruntukkan pun demikian. Selama ini, 53 persen alokasi subsidi diterima oleh orang-orang yang terkategori mampu. Hal ini menggambarkan bahwa subsidi BBM cenderung tidak tepat sasaran dan dibiarkan tanpa pengendalian ekstra ketat. Lalu untuk siapa subsidi?
Dalam RAPBN 2012, pemerintah mengusulkan alokasi BBM bersubsidi adalah 40 juta kilo liter. Angka ini kemudian berubah menjadi 37,8 juta kilo liter setelah tarik menarik saat sinkorinisasi di Badan Anggaran DPR.
Angka alokasi subsidi 37,8 juta kilo liter ini menurut pemerintah adalah angka yang sudah cukup realistis, dengan menjangkarkan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar 8.800 serta Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 USD per barel/hari, berikut asumsi volume penggunaan BBM bersubsidi sekitar 8 persen selama lima tahun terakhir. Kendatipun demikian, angka tersebut belum bisa menjamin tidak terjadinya kebocoran subsidi dari tahun ke tahun, bila pemerintah tak mampu menawarkan program-program pengendalian yang radikal.
Pembiaran
Meski pemerintah menyediakan porsi cadangan fiskal sebesar 2,5 juta kilo liter untuk tahun depan, namun bila potensi kebocoran itu mengalami pembiaran, maka bisa jadi cadangan fiskal yang diporsikan itu tidak mampu membendung kebutuhan BBM bersubsidi akibat kebocoran atau yang tidak tepat sasaran.
Sesuai data BPH Migas, menunjukkan sejak Januari hingga Agustus 2011, telah terjadi 166 kasus penyelewengan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Sampai 31 Agustus ada 166 kasus penyelewengan, dari jumlah tersebut 130 kasus masuk penyelidikan, 27 kasus masuk tahap P-21 dan sembilan kasus masuk dalam persidangan. Data ini menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tidak berjalan maksimal. Pertanyaannya, apa bisa pemerintah melakukan efisiensi?
Bila kita cermati, tawaran-tawaran yang direkomandasikan pemerintah terkait alokasi BBM bersubsidi dalam RAPBN 2012 bersifat pengualangan semata. Misalnya, pemerintah mengusulkan bahwa, untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi pada RAPBN 2012, maka diperlukan kerjasama lintas sektoral, terutama pemerintah daerah dan Kepolisian.
Padahal, solusi yang sama pernah diterapkan tahun lalu, tapi tidak mampu menyumbat kebocoran penggunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, politik pembiaran agar terjadi pembengkakan penggunaan BBM bersubsidi yang semakin besar dari tahun ke tahun ini dipertahankan hanya kerana menjaga pencitraan dan populisme sempit. Mestinya pemerintah realistis, bahwa menaikkan harga BBM jenis premium memiliki dimensi solutif, dari pada membiarkan kuota subsidi dalam APBN terus terkikis untuk orang-orang yang tidak berhak..
Fokus pada pengendalian
Padahal, jika kuota subsidi BBM dalam postur APBN itu terus tergerus dan berimplikasi pada inefisiensi, justru hal ini akan merugikan rakyat. Karena bila cadangan kuota BBM bersubsidi terkikis dalam postur APBN, sementara penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu tarsus berlangsung, maka efek pembengkakan itu akan berakibat pada tersunatnya pos anggaran lain semisal anggaran belanja modal dan pos belanja lain yang berhubungan dengan ekonomi riil.
Dari sinilah kemudian kita berharap, pemerintah tidak serta-merta fokus pada angka subsidi semata, tapi lebih fokus pada kualitas pengendalian terhadap penggunaan BBM bersubsidi di lapangan yang selama ini salah sasaran. Karena berapa pun BBM bersubsidi dialokasikan, tapi jika potensi kebocoran dibiarkan terus menggeliat, maka hal tersebut justru akan menjadi beban APBN.
Demikian juga kita berharap, dimensi keadilan perlu diperhatikan, terutama dalam segi keadilan distribusi, khususnya untuk daerah di luar Jawa dan Bali, porsinya harus berada di porsentase angka yang wajar dan adil. Lebih penting lagi, bila efisiensi subsidi BBM dapat dilakukan pemerintah, maka sebaiknya disubsidi ke sektor pendidikan, karena sebaik apapun infrastruktur, bila tidak dimbangi kapasitas sumber daya manusia, maka hasil tetap nol besar. ***
Saat ini hamper 59 distribusi BBM bersubsidi berada di kawasan Jawa dan Bali. Dan 53 persen dari 59 persen itu digunakan oleh kenderaan pribadi roda empat. Ada dua dimensi keadilan yang perlu ditelaah lebih jauh. Misalnya, distribusi keadilan per wilayah. Daerah-daerah terpinggir dan terbelakang, selama ini hanya mendapat sedikit dari alokasi distribsui BBM bersubsidi secara nasional.
Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, hanya mendapat 2% dari alokasi BBM bersubsidi setiap tahun. Demikian juga dengan daerah di luar Jawa dan Bali, jatanya sangat kecil. Dari dimensi keadilan peruntukkan pun demikian. Selama ini, 53 persen alokasi subsidi diterima oleh orang-orang yang terkategori mampu. Hal ini menggambarkan bahwa subsidi BBM cenderung tidak tepat sasaran dan dibiarkan tanpa pengendalian ekstra ketat. Lalu untuk siapa subsidi?
Dalam RAPBN 2012, pemerintah mengusulkan alokasi BBM bersubsidi adalah 40 juta kilo liter. Angka ini kemudian berubah menjadi 37,8 juta kilo liter setelah tarik menarik saat sinkorinisasi di Badan Anggaran DPR.
Angka alokasi subsidi 37,8 juta kilo liter ini menurut pemerintah adalah angka yang sudah cukup realistis, dengan menjangkarkan asumsi pada nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar 8.800 serta Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 USD per barel/hari, berikut asumsi volume penggunaan BBM bersubsidi sekitar 8 persen selama lima tahun terakhir. Kendatipun demikian, angka tersebut belum bisa menjamin tidak terjadinya kebocoran subsidi dari tahun ke tahun, bila pemerintah tak mampu menawarkan program-program pengendalian yang radikal.
Pembiaran
Meski pemerintah menyediakan porsi cadangan fiskal sebesar 2,5 juta kilo liter untuk tahun depan, namun bila potensi kebocoran itu mengalami pembiaran, maka bisa jadi cadangan fiskal yang diporsikan itu tidak mampu membendung kebutuhan BBM bersubsidi akibat kebocoran atau yang tidak tepat sasaran.
Sesuai data BPH Migas, menunjukkan sejak Januari hingga Agustus 2011, telah terjadi 166 kasus penyelewengan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Sampai 31 Agustus ada 166 kasus penyelewengan, dari jumlah tersebut 130 kasus masuk penyelidikan, 27 kasus masuk tahap P-21 dan sembilan kasus masuk dalam persidangan. Data ini menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tidak berjalan maksimal. Pertanyaannya, apa bisa pemerintah melakukan efisiensi?
Bila kita cermati, tawaran-tawaran yang direkomandasikan pemerintah terkait alokasi BBM bersubsidi dalam RAPBN 2012 bersifat pengualangan semata. Misalnya, pemerintah mengusulkan bahwa, untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi pada RAPBN 2012, maka diperlukan kerjasama lintas sektoral, terutama pemerintah daerah dan Kepolisian.
Padahal, solusi yang sama pernah diterapkan tahun lalu, tapi tidak mampu menyumbat kebocoran penggunaan BBM bersubsidi. Dengan demikian, politik pembiaran agar terjadi pembengkakan penggunaan BBM bersubsidi yang semakin besar dari tahun ke tahun ini dipertahankan hanya kerana menjaga pencitraan dan populisme sempit. Mestinya pemerintah realistis, bahwa menaikkan harga BBM jenis premium memiliki dimensi solutif, dari pada membiarkan kuota subsidi dalam APBN terus terkikis untuk orang-orang yang tidak berhak..
Fokus pada pengendalian
Padahal, jika kuota subsidi BBM dalam postur APBN itu terus tergerus dan berimplikasi pada inefisiensi, justru hal ini akan merugikan rakyat. Karena bila cadangan kuota BBM bersubsidi terkikis dalam postur APBN, sementara penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran itu tarsus berlangsung, maka efek pembengkakan itu akan berakibat pada tersunatnya pos anggaran lain semisal anggaran belanja modal dan pos belanja lain yang berhubungan dengan ekonomi riil.
Dari sinilah kemudian kita berharap, pemerintah tidak serta-merta fokus pada angka subsidi semata, tapi lebih fokus pada kualitas pengendalian terhadap penggunaan BBM bersubsidi di lapangan yang selama ini salah sasaran. Karena berapa pun BBM bersubsidi dialokasikan, tapi jika potensi kebocoran dibiarkan terus menggeliat, maka hal tersebut justru akan menjadi beban APBN.
Demikian juga kita berharap, dimensi keadilan perlu diperhatikan, terutama dalam segi keadilan distribusi, khususnya untuk daerah di luar Jawa dan Bali, porsinya harus berada di porsentase angka yang wajar dan adil. Lebih penting lagi, bila efisiensi subsidi BBM dapat dilakukan pemerintah, maka sebaiknya disubsidi ke sektor pendidikan, karena sebaik apapun infrastruktur, bila tidak dimbangi kapasitas sumber daya manusia, maka hasil tetap nol besar. ***
Minggu, 02 Oktober 2011
Indonesia di Ambang Krisis
 |
| Drs Laurens Bahang Dama |
Oleh : Drs Laurens Bahang Dama
Anjloknya perekonomian Eropa, secara tidak langsung menghambat tatanan ekonomi dunia. Kondisi ini juga dikhawatirkan oleh kalangan pengamat beberapa hari terakhir (Sept 2011) akan berpengaruh ke Indonesia tahun depan (2012). Di tengah keluh-kesahnya pengamat dan pelaku pasar itu, pemerintah masih optimis, bahwa stabilitas ekonomi terutama di sektor pasar uang masih terjaga.
Namun disaat yang sama, aliran modal asing atau capital inflow yang selama ini menjadi topeng optoptimisme pemerintah itu, perlahan-lahan mulai menyusut keluar. Rupiah pun beberapa hari terakhir mulai anjlok hingga nyaris mendekati di atas Rp. 9000. Jika kondisi ini terjadi secara kontinyu, maka pemerintah bisa ketar-ketir bila sewaktu-waktu gonjangan pasar uang itu terjadi secara masif di segala lini industri pasar uang.
Memang, selama ini, pemerintah berdalih, bahwa ketersediaan dana Sisa Anggaral Lebih (SAL) akan dijadikan sebagai sumber pembiayaan apabila terjadi kekisruhan di ranah pasar uang yang berkemungkinan menyumbat laju pertumbuhan ekonomi. Demikian pun BI yang saat ini mengambil langkah untuk membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) untuk menjaga stabilitas pasar valas dan SUN. Akan tetapi sampai berapa lama hal tersebut bisa dilakukan BI dan pemerintah, bila krisis ekonomi Eropa itu berlangsung dalam waktu lama dan menggeliat serta berpengaruh pada sektor-sektor non moneter?
Selama ini, derasnya arus modal asing, belum benar-benar dimanfaatkan untuk investasi langsung yang bersinggungan dengan sektor riil. Akibatnya, dengan menggunungnya aliran modal asing itu, tak mampu menambah penguatan ekonomi nasional. Malah sebaliknya, pemerintah dan Bank Sentral dibuat was-was terkait kemungkinan sudden reversal atau terjadi arus balik modal asing secara tiba-tiba dan serentak. Lalau apa manfaat menggunungnya modal asing itu selama ini?
Artinya, kita hanya menimbun arus modal asing itu tanpa memanfaatkannya. Pasalnya, selama ini pemerintah belum bisa membuktikan hasil konkret aliran modal asing ke Indonesia itu kepada publik. Terutama dalam sektor riil ekonomi. Demikian pun, selama ini kita hanya mendengar dan membaca di media, bahwa cadangan devisa membaik dan inflasi tetap terjaga dengan derasnya capital inflow, tapi suatu pembuktian empirik terkait efek positif capital inflow terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi riil belum terlihat nyata.
Belajar dari Krisis 2008
Yang saya khawatirkan adalah, dengan berpaku pada ketahanan modal asing dan gonncangan pasar global, malah menggerus konsentrasi pemerintah. Pasalnya, terkait kondisi ekonomi nasional secara faktual, menarik perhatian pemerintah untuk rame-rame berbicara tentang keamanan pasar uang.
Lagi-lagi kekhawatiran kita adalah, bila seluruh sumber daya ekonomi di Indonesia, dipaksakan pemerintah untuk mengamankan sektor pasar uang yang pada akhirnya menimbulkan kebocoran ekonomi dimana-mana. Kita mestinya belajar dari krisis pada tahun 2008.
Kebijakan pemerintah terkait Bank Century yang menggemparkan itu, adalah sebahagian dari ikhtihar ekonomi pemerintah dalam wujud haram bail out untuk mengamankan stabilitas pasar uang waktu itu, yang dikhawatirkan berdampak sistemik terhadap pertahanan ekonomi nasional. Namun apa hasilnya? Sikap bunuh diri pemerintah untuk mengamankan stabilitas pasar uang itu, malah berbuah pahit dan menyayat hati seantero rakyat Indonesia, dengan menggasak uang rakyat sebesar 6,7 triliun.
Saya membayangkan seberapa banayak rakyat kecil yang terpengaruh oleh dampak sistemik bank Century? Malah sebaliknya, dana sebesar 6,7 triliun itu, bila digunakan untuk stimulus UMKM, tentu dampaknya dasyhat terhadap penguatan ekonomi domestik. Menguatnya ekonomi domestik akan menjadi perisai atau benteng raksasa untuk menghadapi krisis keuangan global pada pada saat itu. Hal ini yang tidak disadari pemerintah.
Belajar dari krisis tahun 2008, maka untuk menghadapi kondisi krisis saat ini yang dipicu oleh jungkir-baliknya ketahanan ekonomi Eropa, maka pemerintah sebaiknya tidak melulu memprioritaskan stabilitas pasar uang, tapi juga menjangkarkan perhatian pada penguatan ekonomi domestik.
Dengan ekonomi nasional yang kuat, saya yakin kita tidak akan mudah getas oleh getaran-getaran krisis Eropa itu. Saya percaya, dengan menguatnya ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi akan stabilized, bahkan bisa progress. Kalau pertumbuhan ekonomi membaik yang ditandai dengan terus bergeraknya sektor riil, maka akan menimbulkan iklim pasar yang baik pula.
Hal ini tentu akan menarik investor, seiring terbentuknmya sentimen positif para pelaku pasar seiring menguatnya ekonomi domestik. Terkait dengan krisis Eropa yang tentu akan berimplikasi ke Indonesia, sejatinya tidak dilihat secara parsial atau separuh-separuh. Akan tetapi harus dilihat secara komprehensif dari segala dimensi ekonomi.
Olehnya itu, penanganan dari sisi pasar uang semata di satu sisi dan menafikan penguatan sektor riil domestik di sisi yang lain, akan membuat pemerintah bakal kelabakan, bila sewaktu, krisis Eropa itu merambah ke sektor-sektor yang tak pernah diduga sebelumnya yang bersifat non moneter.
Sikap Bank Indonesia (BI) untuk mengikat capital inflow ke instrument sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam waktu panjang memang langkah yang baik. Sebagaimana dilansir The Institute of International Finance, aliran dana ke emerging market tahun 2011 akan mencapai 960 miliar dollar AS. Bahkan, pada 2012 akan menjadi 1.009 miliar dollar AS (sumber : http://rimanews.com). Akan tetapi, apalah artinya dana sebesar itu, jika tidak dikelola dengan baik, atau tidak diinvestasikan secara langsung dan bersinggungan dengan sector riil.
Saya sependapat dengan pengamat ekonomi Aviliani bahwa capital inflow yang masuk ke perbankan dan Bank Indonesia (BI) sudah melewati batasan yang cukup alias over karena tidak ada yang menyerap. Tentu berbeda dengan China yang berani mengenakan pajak. Sementata Indonesia justru tak mau melakukan. Kalau di China mengenakan pajak di pasar modal supaya aliran masuknya tidak cepat keluar. Jika pemerintah mengambil seperti Cina, tentu capital inflow akan berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Stabilitas politik
Untuk menciptakan stabilitas pasar, maka stabilitas politik pun harus membaik. Di tengah goncangan itu, tentu investor asing sangat sensitif dengan multi dimensional kondisi di Indonesia. Terutama kondisi politik akhir-akhir ini. Proses pemboikotan pembahasan RAPBN 2012, tentu bisa menciptakan sentimen negatif para pelaku pasar.
Pasalnya, politisasi APBN ini akan berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan. Terutama sektor-sektor pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan pasar. Untuk mengurangi tensi pengaruh ancaman krisis ini, pemerintah mesti menyiapkan kondisi pasar yang baik. Pastinya dibingkai dengan stabilitas politik dan law enforcement. Saya memperkirakan, dengan peruntukkan capital inflow yang tepat sasaran dan tepat kebutuhan serta stabilitas politik yang ikut melicinkan dinamisasi iklim pasar, maka kita bisa menembus ancaman badai krisis Eropa tanpa suatu hambatan berarti. Itu pun kalau pemerintah sungguh-sungguh. Semoga
Sabtu, 01 Oktober 2011
Reportase
 |
| Renegoisasi Kontrak Karya |
PAN Dorong Renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan
Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melakukan renegoisasi terhadap Kontrak Karya (KK) industri pertambangan. Hal tersebut dieksplorasikan melalui kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis, (29/8) di gedung Nusantara V DPR-RI. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto pada acara tersebut menyampaikan, “Fraksi PAN sudah berencana untuk mendesainkan suatu kegiatan yang meng-endorse suatu pernyataan bersama dengan semua stake holder terkait renegoissai pertambangan yang selama ini merugikan negara dan rakyat Indonesia”. Demikian kata Tjatur.
Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk melakukan renegoisasi terhadap Kontrak Karya (KK) industri pertambangan. Hal tersebut dieksplorasikan melalui kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis, (29/8) di gedung Nusantara V DPR-RI. Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto pada acara tersebut menyampaikan, “Fraksi PAN sudah berencana untuk mendesainkan suatu kegiatan yang meng-endorse suatu pernyataan bersama dengan semua stake holder terkait renegoissai pertambangan yang selama ini merugikan negara dan rakyat Indonesia”. Demikian kata Tjatur.
Saat ini, pemerintah bertekad kuat merenegoisasi KK pertambangan yang selama ini merugikan negara. Pasalnya, meski Indonesia membutuhkan investasi besar untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, namun apabila investasi itu mencedarai rasa keadilan, maka sepatutnya investasi itu dibicarakan kembali (renegoisasi).
Terkait renegoisasi pertambangan dianggap mendesak, karena selama ini beberapa perusahaan asing tidak membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Penerimaan negara dari sektor pajak relatif amat kecil bila dibandingkan volume produksi dan harga produksi lintas sektor yang dari waktu ke waktu semakin mahal.
Dr. Kartubi pengamat pertambangan menyatakan, kita menyambut gembira langkah pemerintah terkait renegoisasi KK. Sudah lama sekali pertambangan menyimpang dibiarkan. Penerimaan negara selama ini hanya sekitar 15-20% dari hasil pertambangan. Padahal kekayaan alam kita disedot habis-habisan dengan perolehan keuntungan besar oleh pihak asing. Bila dibandingkan dengan harga produk tambang lintas sektoral, bedanya antara langit dan bumi. Kita ambil contoh Friport, dalam PP No 45 Tahun 2003 tentang tari penerimaan negara baik pajak atau PNBP, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen.
Dr. Kartubi pengamat pertambangan menyatakan, kita menyambut gembira langkah pemerintah terkait renegoisasi KK. Sudah lama sekali pertambangan menyimpang dibiarkan. Penerimaan negara selama ini hanya sekitar 15-20% dari hasil pertambangan. Padahal kekayaan alam kita disedot habis-habisan dengan perolehan keuntungan besar oleh pihak asing. Bila dibandingkan dengan harga produk tambang lintas sektoral, bedanya antara langit dan bumi. Kita ambil contoh Friport, dalam PP No 45 Tahun 2003 tentang tari penerimaan negara baik pajak atau PNBP, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen.
Namun, dari Friport McMorran, pemerintah menerima royalti hanya sebesar 1% dan hingga saat ini belum berani melakukan renegoisasi. Fakta lain adalah terkait pembelian saham PT Newmont NTB, pemerintah bersikukuh membeli divestasi saham Newmont NTB sebesar 7%, namun, disaat yang sama, dengan saham 7% itu, pemerintah tidak eligible untuk mendapatkan posisi 1 orang komisaris. Pasalnya, untuk menduduki 1 kursi komisaris, membutuhkan kepemilikan sebesar minimal 10% saham. Boro-boro dapat posisi direktur, untuk posisi komisaris saja kita an-eligible.
Selama ini, pendapatan kita di sektor pertambangan, khususnya minyak bumi semakin membaik, namun, hal tersebut disebabkan oleh produksi minyak anjlok tapi harga minyak bagus. Hal ini menyebabkan penerimaan negara di sektor ini membaik. Penyebab terpojoknya pemerintah dalam beberapa KK juga adalah karena masih menggunakan kontrak kerja produk kolonial. Akhirnya, pemerintah terus dibodohi oleh berbagai KK dengan pertambangan asing.
Logikanya, sebagai pemilik isi perut tanah di Indonesia sesuai semangat UUD 1945 Pasal 33, mestinya pemerintah mendapatkan royalti lebih besar. Namun faktanya, revenue pemerintah di sektor pertambangan sangat kecil dan tidak masuk akal.
Hal lain yang juga perlu kita kritisi adalah, terkait risiko industri pertambangan. Idealnya daerah yang mengalami risiko pertambangan secara langsung, harus menerima royalti lebih besar. Karena berbagai implikasi ekologis di kawasan pertambangan yang akan merugikan rakyat sekitar.
Demikian juga selama ini, pemerintah tidak memiliki mekanisme atau alat untuk mengontrol mekanisme produksi, biaya, harga jual dan pemasaran dalam KK. Penyebab penerimaan negara jomplang adalah, akibat sektor tambang umum masih manganut sisitim kontrak kolonial.Akibatnya negara dirugikan dari tahun ke tahun.
Rekomendasi F-PAN adalah kembalikan sistem pengelolaan pertambangan sesuai konstitusi. Hanya Negara yang boleh menambang. Negara diwakili BUMN (Sesuai UUD 1945 Pasal 33 harus lebih progresif. Tambang tidak hanya dikuasai, tapi juga dimiliki oleh Negara). Karena BUMN sebagai entitas bisnis negara yang diberikan kuasa tambang. Sehingga ownership harus jelas milik negara.
Kontrak harus B to B kemudian posisi negara harus di atas kontrak, bukan negara sebagai yang mengontrak atau B to G, sehingga negara menjadi sejajar dengan kontraktor. Dengan demikian segala perubahan mekanisme pertambangan harus melalui persetujuan negara. Dengan catatan dalam jangka pendek royalti yang diterima negara harus disesuaikan dengan perkembangan harga jual. Karena selama ini, presentasi royalti dikunci mati pada formula harga jual sehingga negara berpotensi rugi.
Kontrak karya bukanlah hal baru, atau suatu hal yang langkah dalam dunia pertambangan. Sebab selama ini apabila terjadi KK, maka selalu ada klausul yang berkaitan dengan renegoisasi. Sehingga langka pemerintah ini merupakan suatu hal yang sudah semestinya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat lingkungan hidup Suripto mengatakan, renegoisasi itu kita bicara soal perundingan, kita harus mengetahui kelemahan dari pihak yang mau diajak berunding atau MNC yang mau diajak runding. Posisi pemerintah sejatinya di atas angin dalam renegoissai, karena kita adalah pemilik tambang. Selama ini kita lemah dalam soal low reinforceman. Dikatakannya, dalam klausul UU, belum teraneksasi tindak pidana atau sanksi pidana terhadap MNC yang gagal menjaga kelestarian lingkungan.
Selama ini KK kita belum meng-cover aspek ekologi secara ketat. Akibatnya lingkungan sekitar tambang rusak dimana-mana. Contohnya Friport 2003, Exon 2005, Newmont 2004 dan Minahasa, yang berakibat pada kerusakan lingkungan masif di sekitar kawasan pertambangan, tapi perangkat hukum kita tidak menjangkau itu. Dan lain pihak keberadaan MNC-MNC itu tidak berimpec pada peningkatan sosial ekonomi di kawasan pertambangan secara wajar. Kasus-kasus seperti OPM, dan saparitisme di tempat lain, jangan hanya dilihat dari sisi saparatisme saja, tapi juga dilihat dari sisi keteralienasian mereka dengan adanya pencemaran lingkungan yang kian ekspansif oleh MNC. Demikian pula masyarakat sekitar pertambangan yang tidak tersejahterakan oleh eksplorasi tambang.
Di Kalimantan Timur misalnya, ada sekitar 400 hektar kehilangan lahan pangan akibat tambang batu bara. Konsen pemerintah tidak sebaiknya cuma bicara royalti, tapi juga lebih memperhatikan keseimbangan ekologi dan kelangsungan hidup masyarakat setempat. Bahkan renegoisasi lebih radikal ke nasionalisasi, agar kepentingan negara dan rakyat lebih diutamakan ketimbang kepentingan koorporasi.
Dalam UU sudah mengatur aspek HAM dan lingkungan dalam pertambangan. Namun kebanyakannya low reinforcemant tidak berjalan baik. Dari 67 yang sudah direnegoisasi tapi hanya enam perusahaan besar yang belum setuju untuk melakukan renegoisasi oleh pemerintah. Sejatinya, apabila 6 perusahaan itu menguasai 90 % dari saham pertambangan di Indonesia, maka sebaiknya diumumkan saja ke publik terkait perusahaan yang enggan melakukan renegoisasi..
Diakhir diskusi publik, Kartubi mengatakan “UU Migas yang digunakan pemerintah selama ini adalah hasil dari Kabinet pemerintah sebelumnya di zaman Gusdur, diamana saat itu Menteri ESDM nya SBY. Padahal UU Migas itu pernah diajukan oleh menteri sebelumnya yang juga ditolak oleh DPR karena berpotensi merugikan negara. ***
Langganan:
Postingan (Atom)