Kita berharap lolosnya Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia oleh lembaga New 7 Wonders, menjadi angin baik bagi masa depan ekonomi masyarakat lokal. Paling tidak, keberadaan komodo dikancah internasional memberikan “market values” bagi perbaikan ekonomi masyarakat setempat. Terutama di sektor kepariwisataan.
Dalam hemat saya, tujuan pokok dari memperjuangkan Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia, berkorelasi dengan perbaikan nasib ekonomi masyarakat lokal. Olehnya itu, hal lain yang juga perlu di-endorse adalah adanya infrastruktur pendukung untuk menjadikan pulau Komodo sebagai salah satu sentra kepariwisataan di Indonesia.
Implikasi dari dukungan infrastruktur di pulau Komodo tersebut, akan mendorong investor baik lokal maupun asing untuk memperluas investasi di sektor kepariwisataan. Semakin massif-nya investasi, paling tidak, akan berdampak pada bergeraknya sektor ekonomi lokal masyarakat setempat.
Olehnya itu, dalam hemat saya, seiring masih hangatnya orang memperbincangkan popularitas Komodo, maka disaat yang sama, pemerintah baik daerah maupun pusat, perlu melakukan akselerasi pembangunan yang dapat bersinergi dengan daya dorong ekonomi di pulau Komodo dan Kabupaten Manggarai Barat khususnya.
Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut misalnya, terkait dengan landas pacu lapangan terbang, pelabuhan dan jalan darat. Komponen vital ini akan menjadi salah satu pendorong utama bagi kelancaran investasi di sektor kepariwisataan.
Terkait dengan itu, maka pemerintah daerah pun saatnya mulai responsif melihat peluang-peluang pasar disektor kepariwsataan yang bersinergi dengan iconaklisme Komodo. Dengan demikian keberadaan Komodo mampu memberikan “benefit image” bagi pertumbuhan ekonomi di sektor kepariwisataan Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam pandangan saya akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang tersebut mulai bersinergi dengan pemafaatan anggaran baik APBD maupun dana perimabangan (DAU dan DAK) secara korelatif dengan gagasan menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi kepariwisataan. Olehnya itu skala prioritas pemerintah adalah mulai meng-cretae alokasi anggaran pembangunan sesuai dengan konsepsi di atas. Tanpa policy yang demikian, keberedaan Pulau Komdo tidak akan mampu mendorong roda perekonomian lokal secara signifikan.
Harapan kita untuk pemerintah pusat adalah, tidak berhenti pada tataran simbolik, dengan menjadikan popularitas Komodo sebatas icon atau popularitas simbolik. Pemerintah pusat, sejatinya melihat keberadaan pulau Komodo secara prospektif ekonomis. Dengan demikian, perhatian dan prioritas untuk melihat Keberadaan Komodo pun menjadi lebih konstruktuif ekonomis. Dengan cara pandang yang demikian, maka pemerintah pusat pun secara mati-matian menjadikan Pulau Komodo di NTT sebagai salah satau sumber daya ekonomi yang mumpuni.
Kita berharap, janji presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk mengucurkan bantuan sebesar Rp. 5,3 trilun diawal Februari 2011 itu segera terwujud dalam rangka merevitalisasi ekonomi NTT, teri-nclude di dalamnya adalah di sektor kepariwisataan Pulau Komodo. Tentu masyarakat NTT menunggu janji itu. Dan semoga bukan pepesan kosong belaka.
Harapan untuk menjadikan Komodo sebagai pilar bergeraknya sumber daya ekonomi lokal itu tentu bukan harapan yang main-main, tapi sebaliknya harapan besar masyarakat NTT dan khususnya masyarakat Manggarai Barat yang berada di Pulau Komodo. Kita berharap semoga pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar responsif terhadap nama besar Komodo disatu sisi dan menjadikan Komodo sebagai salah satu sumber daya ekonomi di sisi yang lain. ***
