8Aksi Nyata Laurens Bahang Dama (LBD)

1.Diawal sebagai anggota DPR-RI, LBD ditugaskan Fraksi PAN di Komisi XI. Sesuai domain kerja komisi XI di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan non bank dan moneter, ia dikenal sebagai anggota Komisi XI yang kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Hal itu terlihat diberbagi isu-isu terkait Kementerian/Lembaga mitra. Salah satunya adalah disaat ia mewakili Fraski PAN sebagai anggota Pansus Bailout bank Century. Sebagai anggota Pansus, ia benar-benar kritis menyikapi kejahatan industri perbankan pada kasus Century. Kekritisan Laurens itulah yang membuat wajahnya acap kali tampil di layar kaca tv maupun halaman depan media cetak nasional sejak tahun 2010. 2.Di Komisi XI DPR-RI juga LBD acap kali mengkritisi kebijakan makro ekonomi yang tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil. Kekritisannya sering menghiasi halaman media dan dalam rapat komisi. Dimomen-momen itu, LBD teguh menyuarakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi harus menekan tingkat tingginya pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. 3.Selama di Komisi XI, dari sisi legislasi, Laurens dan rekan-rekannya berhasil menghasilkan beberapa Undang Undang (UU) penting terkait sistem keuangan dan perbankan nasional, diantaranya UU nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dan beberapa UU yang saat ini menjadi prioritas di Prolegnas DPR-RI. 4.Selain sebagai anggota Komisi XI, di alat kelengkapan DPR-RI, Drs. Laurens Bahang Dama juga ditugaskan Fraksi PAN sebagai anggota Badan Anggaran DPR-RI dari tahun 2010-2012. Sebagai anggota Banggar, banyak hal terkait politik anggaran yang sudah diperjuangkannya. Khususnya terkait Dana Transfer daerah yang olehnya perlu juga dipertimbangkan aspek keterisoliran daerah. Selama ini, dana transfer daerah hanya menggunakan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Menurut Laurens, tingkat keterjangkauan atau keterisolasian juga harus menjadi variabel penentu jumlah anggaran transfer daerah. Usulannya ini pun menjadi catatan Kementerian keuangan dalam mengalokasikan dana transfer daerah (DAU&DAK). 5.Di Banggar juga Laurens bersama rekan-rekannya memperjuangkan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur sebesar 5,6 Triliun dari APBN. Usulan dan perjuangan melalui politik anggaran di Banggar inilah, dana percepatan pembangunan NTT telah menjadi review pemerintah pusat. 6.Selama menjabat sebagai anggota Banggar (2010-2012), ia pun terdepan mendorong terciptanya transparansi anggaran. Hal ini dalam rangka menciptakan politik anggaran yang sehat dan bersih di DPR. Berkat kinerja dan kredibilitas selama di Komisi XI inilah, ia diamanahkan Fraksi PAN sebagai Ketua Komisi V DPR-RI saat ini. Tentu diamanahkannya sebagai ketua komisi V itu, berdasarkan kualitas dan integritas LBD selama menjadi anggota DPR-RI. 7.Dengan amanah barunya sebagai Ketua Komisi V, ia memiliki ekspektasi besar terkait infrastruktur di daerah kawasan Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, NTT dan kawasan Timur Indonesia lainnya hingga saat ini masih jauh tertinggal terkait ketersediaan infrastruktur vital. Olehnya itu, menurut LBD, melalaui kementerian mitra komisi V seperti Kementerian Perhubungan, PU, Perumahan Rakyat, Kementerian Daerah Tertinggal, akan didorong, agar prioritas program kementerian nya lebih banyak memperhatian NTT dan kawasan Timur Indonesia lainnya dalam segi pembangunan melalui MP3EI. 8.Salah satu wujud nyata dari kepedulianya terhadap pembangunan daerah adalah, mengadvokasi bantuan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) ke beberapa Kabupaten di NTT sebesar Rp.250 juta/desa dan program rumah swadaya sebesar Rp.7,5 juta/rumah di setiap desa. Tentu semua ini merupakan wujud dari kepeduliannya terhadap kondisi daerah dan masyarakat di NTT. Demikian pun program-program bantuan air bersih dan peralatan pertanian yang saat ini masih terus diperjuangkannya.