"Pemerintah Kok Pro Kartel?"

Agus Martowardoyo (Menkeu)

Review : Laurens Bahang Dama

Dalam rapat membahasan asumsi dasar RAPBN 2012 pada Kamis (23/6),  Menteri Keuangan mengusulkan agar dana sisa anggaran lebih (SAL) digunakan sebagai sumber untuk mengurangi beban penambahan utang baru. Padahal pada rapat sebelumnya, DPR (Banggar) sebegitu ngototnya terkait realisasi defisit yang untargeted.

Bahkan DPR begitu kritis soal pemerintah yang terkesan seolah-olah berspekulasi agar anggaran defisit itu di-SAL-kan.Soalnya adalah mau diapakan dana SAL itu? Yang saya tangkap adalah, serapan anggaran yang lemah pada ranah infrastruktur adalah pokok soal.Sejatinya, Defisit dan SAL lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Makanya, meski disimpan di kantong SAL, peruntukkan harus tetap pada ranah infrastruktur.

Pemerintah berdalaih bahwa, salah satu pengganjal investasi dalam negeri adalah kuatnya aliran capital inflow. Pemerintah khawatir, bila sewaktu-waktu capital inflow kita melambat, maka akan mengganggu stabilitas investasi dalam negeri.Untuk itu Penggunaan dana SAL untuk menjaga stabilitas pasar dan ivestasi dalam bentuk SBN adalah suatu keharusan.

Dengan demikian, pemerintah mesti mempersiapkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bersumber dari dana SAL untuk mengantisipasi hal demikian. Yang saya tidak habis fikir, kok mau-maunya menteri keuangan masuk dan ikut sibuk dalam urusan-urusan  moneter terkait SBN. Lalau apa kerja BI?  Padahal yang kita tahu, wilayah mainannya menteri keuangan adalah di ranah fiskal. Ini suatu hal yang rancu.!

Saya berkesimpulan, pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini tidak reliabel. Pasalnya klaim pertumbuhan itu lebih ditopang oleh interaksi pasar uang yang sangat bergantung pada dinamika eksternal (pasar global). Bukan penguatan infrastruktur dalam negeri dan riil ekonomi nasional.

Padahal, pasar uang dan komponennya seperti capital inflow tidak berimplikasi signifikan dalam menggerakan sektor riil. Modal asing dan sejenisnya, hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal besar (kapitalis/kartel) yang selama ini menciptakan tirani dalam pasar uang. Soalnya adalah pemerintah ini berpihak kemana? Rakyat atau kartel?

Kalau sampai pemanfaatan SAL untuk SBN dan sumber pendanaan beban penambahan utang ini disetujui DPR, hemat saya akan melahirkan implikasi ekonomi dan politik yang luar biasa. Masalahnya adalah bila dana SAL itu dijadikan sebagai sumber dana untuk mengurangi beban penambahan utang dan sumber pendanaan untuk menjaga stabilitas SBN itu berjumlah puluhan triliun rupiah. Yang saya fikirkan adalah, usulan ini dijadikan kebijakan, maka tidak bedanya dengan BLBI dan Bail Out Bank Century. Aneh !